makassar sul sel|BINTAN - Sebagai Kabupaten yang peduli akan perkembangan Desa, Kabupaten Rokan Hulu termasuk Daerah yang telah berupaya dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dimana dalam upaya tersebut telah berhasil melakukan Transformasi 100 Persen UPK EX PNPM menjadi Bumdes Bersama Lembaga Keuangan Desa.
Atas upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa yang diserahkan pada Hari BUMDes Nasional yang berlangsung di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, (2/2/2023) malam.
Untuk menerima Penghargaan tersebut, Hadir Wakil Bupati Rokan Hulu H.Indra Gunawan bersama PLT Kepala Dinas DPMPD Prasetyo beserta rombongan secara langsung di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
Selain Kabupaten Rokan Hulu, Dua Kabupaten Lainnya di Provinsi Riau juga mendapatkan penghargaan tersebut yakni Kabupaten Inderagiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan.
Selanjutnya atas keberhasilan ini, berkat juga atas Kepedulian Gubernur Riau Syamsuar terhadap ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mendapat apresiasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.
Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Gubernur Syamsuar pada Peringatan Hari BUMDesa yang dipusatkan di Desa Teluk, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan perkembangan BUM Desa tidak terlepas dari peran kepala daerah. Tentu atas komitmen kerja keras sehingga Provinsi Riau menjadi BUM Desa yang memiliki omset tertinggi nasional.
"Penghargaan ini sebagai apresiasi kementerian kepada kepala daerah yang memiliki komitmen memajukan BUM Desa," ujar Abdul Halim
Berkat Penghargaan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar mengucapkan Terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan (Menteri Desa PDTT).
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami dan seluruh desa di Riau untuk meningkatkan ekonomi desa," ucap Gubri.
Syamsuar mengaku, sejak menjabat Gubernur Riau, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi desa. Upaya yang dilakukan oleh orang nomor satu di Provinsi Riau tersebut sejalan dengan program nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.
Gubernur Syamsuar menerangkan, Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini telah dan akan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa dalam rangka untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sekaligus membina dan mengembangkan ekonomi di pedesaan dengan menjadikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak perekonomian di Desa.
Terangnya, tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah disalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa se-Provinsi Riau sebesar Rp. 851.185.000.000, dan pada tahun 2023 ini akan disalurkan sebesar Rp 278.425.000.000.
Sehingga total dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sampai dengan 2023 mencapai sebesar Rp. 1.129.610.000.000.
Dari Bantuan Keuangan Khusus dimaksud, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah dialokasikan dan disalurkan untuk Penyertaan Modal kepada BUM Desa se Provinsi Riau sebesar Rp. 423.916.477.000, dengan SHU sampai tahun 2021 sebesar Rp39.328.467.000, serta meraih omzet sebesar Rp176.466.765.000.
Ditempat yang sama juga, Wakil Bupati Rokan Hulu H.Indra Gunawan kepada awak media tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasinya kepada Kementerian Desa yang telah memberikan penghargaan yang tak ternilai ini kepada Kabupaten Rokan Hulu.
"Semoga berkat penghargaan ini bisa lebih memacu semangat Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam mengembangkan Bumdes yang ada di setiap Desa se Kabupaten Rokan hulu" ungkap Wabup yang akrab di sapa Ujang Lurah ini.
Pada kesempatan ini juga Tampak hadir Wakil Menteri Desa PDTT Budie Arie Setiadi, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (Kominfo).