Surabaya - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bertekad mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya membenahi berbagai kelemahan yang masih membelit Ditjen Dukcapil Kemendagri
"Kita menyadari produk infrastruktur, jaringan adalah produk lama tahun 2011 atau pun yang baru mungkin 2012, sudah end of life out of service. Yang karena kebutuhan kita masih gunakan dan Alhamdulillah berkat doa kita semua tidak hang atau drop.. Kita tidak boleh seperti itu, tekad kita adalah memperbaiki ke depan," tandas Dirjen Teguh dalam Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Senin (8/5/2023).
Dukcapil harus membenahi infrastruktur, jaringan dan teknologi pengelolaan database kependudukan lantaran tantangannya akan semakin meningkat. "Antara lain 277,7 juta jiwa penduduk Indonesia termasuk Jatim 41,1 juta jiwa yang harus aman tersimpan di database Dukcapil. Begitu punpengguna data kependudukan sebanyak 5.637 lembaga," kata Dirjen Dukcapil.
Dirinya menggarisbawahi Dukcapil menjadi backbone dari semua layanan publik, menjadi basis data layanan digital dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). "Ini luar biasa, baru dari sisi infrastruktur. Bagaimana dengan SDM nya, kita harus mempersiapkan SDM yang mumpuni dari sisi IT."
Menurut Teguh, kinerja Dukcapil tidak hanya ditentukan oleh masalah teknologi, infrastruktur tetapi juga lingkungan iklim kerja. "Kita bisa bekerja karena tekad dan ikhlas, tetapi apakah selamanya harus seperti itu terus? Mestinya masuk gedung Dukcapil mirip seperti kita mau masuk gedung pintar. Begitu masuk ke Dukcapil langsung berubah mindsetnya: Wah, digitalized," kata Teguh yang bertekad membangun gedung pintar sebagai kantor sendiri, yang sekarang masih berkantor bersama di Ditjen Bina Pemdes di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta.
"Inilah tugas yang harus kita lakukan. Alhamdulillah ada dukungan World Bank. InsyaAllah Juni-Juli sudah running dalam waktu 3,5 tahun, minimal bisa memperbarui infrastruktur terlebih dulu."
Teguh pun menyinggung dalam APBN dengan rupiah murni, peran Dukcapil meningkat namun anggarannya dari tahun ke tahun terus turun. "Tapi kita bersyukur berkat upaya teman-teman semua per 28 Maret 2023 sudah diberlakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan akses data dan dokumen kependudukan bagi lembaga yang profit."
Alhamdulillah, kata Teguh, berjalan dengan lancar, lembaga pengguna memberikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil. Per hari ini Rp165 miliar sudah masuk kas negara. Kami harapkan 80 persen kembali ke Dukcapil menjadi program kegiatan yang mendukung pengadaan infrastruktur, server, pembaruan alat rekam biometrik dan sebagainya hingga pengadaan blanko KTP-el. Jadi ini bukan semata untuk Ditjen Dukcapil yang ada di Jakarta tetapi juga untuk Dinas-Dinas Dukcapil di daerah kabupaten/kota," jelas Teguh disambut riuh applause hadirin.
Teguh pun mengaku telah menugaskan Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam agar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah 2 tahun tidak turun, tahun 2024-2025 harus ada lagi, khususnya bagi daerah yang kekurangan, mungkin dalam bentuk yang lain. Dukcapil***
